Panduan-Penyusunan-RAB-Riset-BPPTNBH.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
  PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT SUMBER DANA BPPTNBH Menindaklanjuti : 1.   Rapat Koordinasi Pimpinan ITB dengan BPK, tanggal 5 Maret 2018 2.   Temuan BPK di beberapa Perguruan Tinggi tentang honor PNS dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang harus dikembalikan ke kas negara 3.   Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan 11 PTNBH, tanggal 12 dan 16 Maret 2018 4.   Rapat Koordinasi Implementasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tanggal 22 Maret 2018 yang diadakan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan 5.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 6.   Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018 Alokasi Anggaran Belanja Penelitian (PN) dan Pengabdian kepada Masyarakat (PM) Sumber Dana BPPTNBH yang dapat digunakan : 1.   Honorarium Non PNS    Honorarium peneliti Honor Peneliti (non fungsional peneliti) OJ Rp. 60.000,‐ (Sumber : Peraturan Rektor No. 16 tahun 2015 tentang (Butir 12 Honorarium Kegiatan Penelitian/ Pengabdian Masyarakat (Teknologi Terapan) di Luar Kerjasama, point 12.1 Honorarium Penelitian, peneliti (non fungsional peneliti)    Honorarium penunjang penelitian ‐   Pembantu peneliti OJ Rp. 25.000,‐ ‐   Koordinator Peneliti OB Rp. 420.000,‐ ‐   Sekretaris Peneliti OB Rp. 300.000,‐ ‐   Pengolah data Penelitian Rp. 1.540.000,‐ ‐   Petugas Survey OR Rp. 8.000,‐ ‐   Pembantu Lapangan OH Rp. 80.000,‐ (Sumber : Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018, hal. 9 Point 10) 2.   Honorarium Narasumber/Pembahas a.   Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan OJ Rp. 1.700.000,‐ b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan OJ Rp. 1.400.000,‐ c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan OJ Rp. 1.000.000,‐ d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan OJ Rp. 900.000,‐  (Sumber : Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018, hal. 9 Point 12) Honorarium yang diberikan kepada PNS yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Saresehan/Simposium/Lokarya/ FGD/Diklat/Pelatihan Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan: a.   Narasumber/pembahas berasal dari luar unit organisasi penyelenggaran; dan atau b.   Narasumber/pembahas berasal dari dalam unit organisasi eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggaran/masyarakat (Sumber : Lampiran Penjelasan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018, hal. 47‐48 Point 12)   3.   Perjalanan Dinas Dalam Negeri mengacu kepada peraturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (hal. 20 point 32 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri, hal. 23 point 34 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, point 35 satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor, Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor 4. Biaya penyelenggaraan rapat/pertemuan/FGD/Seminar/Workshop 5.   Perjalanan Dinas Luar Negeri Mengacu kepada peraturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/Pmk.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, Bab II Ruang Lingkup Perjalanan Dinas, pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pettanggungjawaban Pe1jalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018, hal 21‐22 point 33 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri 6.   Belanja bahan habis pakai praktikum/alat tulis kantor Sesuai kebutuhan dan sesuai harga pasar 7.   Belanja Modal Sesuai kebutuhan dan sesuai harga pasar 8.   Belanja lain‐lain ( Foto copy, konsumsi rapat, biaya sewa, dll) Sesuai kebutuhan dan sesuai harga pasa
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x