Optimalisasi Tanah Wakaf Untuk Pemberdayaan Pertanian Melalui Kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Badan Wakaf Indonesia dengan Skema Muzara’ah

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 27
 
 

Music

  Optimalisasi Tanah Wakaf Untuk Pemberdayaan Pertanian Melalui Kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Badan Wakaf Indonesia dengan Skema Muzara’ah
Share
Transcript
  Optimalisasi Tanah Wakaf Untuk Pemberdayaan Pertanian Melalui Kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Badan Wakaf Indonesia d engan Skema Muzara’ah  Lisensi 1 Moh.Chairul Annas, Aldita Nur Rochmah, Ahmad Fadil Revolusi industri adalah pengukir sejarah terbesar terhadap perubahan konsep  perekonomian tradisional terutama dalam bidang pertanian. Revolusi industri ini telah mengubah warna perekonomian dunia secara cepat dan global. Sektor pertanian yang sebelumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik berubah menjadi sektor pemenuhan kebutuhan global yang diwujudkan dengan adanya ekspor. Ekspor menjadi ajang perlombaan dalam revolusi industri ini. Ekonomi modern berbasis pembangunan industri menggeser secara perlahan keberadaan lahan pertanian. Indonesia sebagai negara agraris yang kaya akan lahan pertanian turut menjadi incaran perkembangan ekonomi berbasis industri. Pengalih fungsian lahan-lahan pertanian menjadi trending topic  yang harus dituntaskan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Indonesia mengalami penyempitan lahan pertanian yang mengancam kondisi ketahanan pangan dalam negeri. Pengalih fungsian lahan pertanian yang terjadi di Indonesia tidak hanya berupa  pusat pembangunan industri tetapi juga digunakan sebagai lahan baru untuk pembangunan  perumahan. Kasus seperti ini terjadi di daerah Padang, Sumatera Barat. Alih fungsilahan  persawahan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (sampai November 2013) telah menyebabkan Sumatera Barat kehilangan sebanyak lebih dari 2.000 hektare/(ha) lahan  pertaniannya. Alihfungsi lahan tersebut digunakan sebagai kawasan pengembangan perumahan dan perkebunan. 1   1 Heri Faisal, “2.000 Ha LahanPertanian di SumbarJadiKawasanPerumahan”, diaksesdar ihttp://m.bisnis.com/industri/read/20131125/99/188647/2.000-ha-lahan-pertanian-di-sumbar-jadi-kawasan-perumahan, padatanggal 07 Februari 2014 Pukul 17:04   Ketersediaan lahan pertanian dan banyaknya kasus konversi lahan menjadi masalah  pertanian yang paling sering disoroti di Indonesia mengingat sebagian besar penduduk Indonesia  bermata pencarian sebagai petani. Seharusnya sekarang yang dipikirkan adalah upaya melakukan intensifikasi, mengupayakan peningkatan produksi pangan yang bertumpu pada inovasi teknologi atau peningkatan produktivitas. Kenyataan sekarang sangat jauh dari julukan Indonesia sebagai negara agraris. “Konversi  lahan saat ini tinggi sekali, dalam setahun lahan pertanian yang berubah fungsinya mencapai 100.000 hektare, Kementerian Pertanian mengusahakan lahan  pertanian atau sawah baru seluas 65.000 per tahun.” Ucap  Suswono, Menteri Pertanian Indonesia. 2 Itu masih belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan lahan pertanian yang hilang. Pemerintah masih kekurangan 35.000 hektare lahan untuk menutup lahan yang hilang tadi. Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 menunjukkan bahwa 63,25% dari jumlah  penduduk Indonesia yang mencapai 28,60 juta jiwa menggantungkan hidupnya bekerja di sektor  pertanian. Data dari BPS dalam kurun waktu sepuluh tahun (2003-2012) juga menunjukkan luas lahan pertanian di Indonesia tetap tidak mengalami peningkatan yaitu 25 juta hectare. 3  Dari data tersebut akan menimbulkan banyak pertanyaan, bagaimana dengan kesejahteraan petani? Masalah luas kepemilikan lahan yang sempit menyulitkan para petani untuk menyangga kehidupan keluarganya. Tipologi skala usaha petani di Indonesia masih kecil sebesar 70% dengan kepemilikan lahan dibawah setengah hektare. Inilah penyebab petani Indonesia enggan keluar dari garis kemiskinan. Pendapatan per hari yang mereka peroleh ketika menanam padi akan selalu berada dibawah upah buruh dan UMR. Kondisi seperti ini akan menjadi penghambat usaha pencapaian ketahanan pangan nasional. 4 Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah terutama Kementerian Pertanian adalah mendorong pemanfaatan lahan kosong, dan membuka lahan sawah baru di berbagai daerah yang ada di Indonesia dan mengupayakan kepemilikan lahan pertanian agar mencapai 0,5 ha atau 2 ha sesuai dengan pola Perkebunan Inti Rakyat. 2 RismaRistaDhany, ”MentanSuswonoKeluhkanLahanPertanianMenghilang 100 Ribu Ha/Tahun”, diaksesdar ihttp://finance.detik.com/read/2013/07/17/095940/2305103/4/mentan-suswono-keluhkan-lahan-pertanian-menghilang-100-ribu-ha-tahun, padatanggal 07 Februari 2014 pukul 16:52 WIB 3 KadirRuslan, “LahanPertanian Indonesia Dari WaktukeWaktu”, diaksesdar ihttp://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2013/11/30/lahan-pertanian-indonesia-dari-waktu-ke-waktu-612570.html, padatanggal 07 Februari 2014 pukul 21:09 WIB 4 Kaman Nainggolan, Pertanian Indonesia KinidanEsok, PustakaSinarHarapan, Jakarta, 2005, hlm. 4-6.  Ditengah krisisnya lahan pertanian dan melihat berbagai data Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang sedang kewalahan dalam mengelola wakaf tanah saluran dari masyarakat, wakaf tanah ini dikelola agar dapat menghasilkan multiplier efek dengan jangkauan yang lebih luas. Untuk mengatasi hal tersebut, BadanWakaf Indonesia sebagai lembaga yang mengurus, mengelola, dan mengawasi perwakafan nasional dapat bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam hal administrasi wakaf di Indonesia. Kementerian Agama menyebutkan bahwa tahun 2012 aset wakaf nasional mencapai 3,49 miliar meter persegi pada 420.003 titik yang tersebar di seluruh nusantara, yang mayoritas berada di daerah Gorontalo, Jambi, dan Sulawesi Selatan. Kanwil Kemenag Jawa Barat menyebutkan bahwa tanah wakaf Jabar tersebar di 74.156 lokasi dengan luas 215,3juta meter persegi. Dari jumlah itu, ada 21.089 lokasi yang belum terkelola dengan maksimal. 5 Ini akan menjadi peluang bagi petani di Indonesia. Kementerian Pertanian dapat melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama dan BadanWakaf Indonesia dengan memanfaatkan tanah wakaf tersebut sebagai salah satu pembukaan lahan tanah kosong dan  perluasan lahan pertanian untuk memberdayakan petani di seluruh Indonesia. Kerjasama itu tentu akan mewujudkan kemaslahatan bersama tanpa mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan tanah wakaf sesuai syariat islam. Jika melihat kepada UU N o.41 tahun 2004, “Wakaf   adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan Ibadah dan/atau kesejahteraan umat menurut syariah”. UU tersebut  memiliki urgensi yaitu selain wakaf menjadi kepentingan ibadah mahdhah , juga menekankan perlu adanya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial dalam arti kesejahtertaan masyarakat seperti  pendidikan, kesehatan, pegentasan kemiskinan ataupun mendirikan bank wakaf agar dana wakaf dapat tersentralisasi. 6   5 IkatanAhliEkonomi Indonesia, “WAKAF TANAH PERTANIAN UNTUK MENGATASI KRISIS LAHAN” diaksesdar ihttp://www.iaei-pusat.org/en/memberpost/ekonomi-syariah/wakaf-tanah-pertanian-untuk-mengatasi-   krisis-lahan 6 AchmadDjunaidi  –   Thobieb Al-Asyhar,  Menuju Era WakafProduktif :SebuahUpayaProgresifuntukKesejahteraanUmat  . 2006. Cet.III. MitraAbadi Press: Jakarta Selatan. Hal.89-90  Adapun salah satu hal yang sering menjadi kendala permasalahan dalam hal wakaf adalah  pemahaman konsep dan hukum wakaf itu sendiri. Kekakuan dalam menafsirkan konsep dan hukum wakaf seringkali menjadi penghambat pengelolaan harta wakaf. Tapi disinilah potensi wakaf yang sesungguhnya. Ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk kedalam wilayah ijtihad, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, dan futuaristik (berorientasi pada masa depan). 7  Kondisi terkini para petani Indonesia dihadapkan pada permasalahan menyempitnya lahan pertanian yang salah satu penyebabnya diakibatkan oleh konversi lahan. Dilain sisi, BWI sebagai lembaga yang mengurus, mengelola, dan mengawasi perwakafan nasional masih belum  bisa memaksimalkan pengelolaannya tersebut. Salah satu upayanya adalah dengan menyerahkan sebagian tanah wakaf kepada para petani untuk di kelola. Selain untuk melestarikan lahan  pertanian, hal ini juga dapat melestarikan profesi sebagai petani dan bahkan dapat memberdayakan petani agar menjadi lebih makmur dan sejahtera. Mengacu pada data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), setiap tahunnya kurang lebih 100.000 hektare lahan pertanian hilang karena beralih fungsi. Sedangkan tanah wakaf yang tercatatoleh BWI sampai tahun 2012 adalah 3,49 miliar meter persegi atau sekitar 349.000 hektare. Itu berarti di tahun 2012 saja 30% tanah wakaf yang ada sudah bisa menutupi seluruh lahan pertanian yang hilang per tahunnya. Adapun untuk skema penerapannya bisa menggunakan akad yang di ajarkan dalam syariat islam yaitu muzara’ah . Pada akad muzara’ah,  BWI selaku pemilik tanah bekerja sama dengan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) menyediakan lahan dan benih untuk pertanian yang nantinya akan digarap oleh petani. Sedangkan pengelolahanya menyediakan tenaga saja. Penyediaan benih oleh Kementerian Pertanian hanya dilakukan sekali ketika diawal program, untuk selanjutnya benih diambil dari sebagian hasil panen ketika panen raya. Nisbah bagi hasil ditentukan di awal perjanjian sesuai kesepakatan bersama. Untuk skema  bagi hasil ini yang lebih di tekankan adalah  profit sharing  . Hasil yang di peroleh petani diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Adapun hasil yang didapat oleh BWI akan 7 Ibid. Hal. 69-70  di salurkan kembali untuk kemaslahatan umum seperti fakir miskin, anak yatim, ataupun untuk gaji para nazirnya sendiri. Kurun waktu dan perputaran dalam pengelolaan pun menjadi salah satu yang harus di  pertimbangkan. Karena semakin banyak petani yang di beri kesempatan untuk mengelola tanah wakaf tersebut maka akan semakin banyak petani yang merasakan manfaat dari tanah wakaf tersebut dan tentunya amal jariyah yang di dapat oleh wakif pun akan terus mengalir. Sebelum program ini di berlakukan di setiap daerah, akan ada uji coba atau uji kasus terlebih dahulu. Sejauh ini, untuk studi kasus yang ada kami mengambil contoh sebuah masjid yang berada di Desa Toyoresmi Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yaitu Masjid An- Nikmah. Masjid tersebut memiliki 2 tanah wakaf yang beru patanah pertanian. Tanah wakaf  pertanian tersebut ada yang digarap oleh pewakif sendiri dan hasilnya tetap 100% untuk kesejahteraan masjid. Dan ada pula tanah yang dikelola oleh nazir  , dengan cara menawarkan kepada orang yang mampu mengelola harta wakaf yang berupa ladang, dengan ada surat  perjanjian baik dalam pengelolaan, pendanaan, dan hasilnya. 8  Nantinya untuk pengawasan  program ini akan diserahkan kepada BWI selaku lembaga yang berwenang. Kerjasama antara Kementerian Pertanian, BWI serta pengelola tanah, dapat memecahkan masalah keterbatasan lahan pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia. Memanfaatkan tanah wakaf menjadi lahan yang lebih produktif menghasilkan nilai ekonomi dan menyejahterakan kehidupan petani. Pelaksanaan akad diatas juga merupakan wujudnyata pemberdayaan petani dan pertanian Indonesia berdasarkan pada syariat Islam. 8 “PenelitianWakaf” di aksesdar i ht’tp://gufronlathifi.wordpress.com/2012/07/02/penelitian -wakaf/
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x